Selasa, 05 November 2019

PP Nomor 71 tahun 2019, Kepastian Bagi Para Pelaku Usaha

Assaalamu'laikum, haloo.,sibuk apa kamu? sesibuk apapun pastikan kamu sehat lya, seht fisik, sehat mental, bahagia jangan lupakan.

Di era digital ini, apa sih yang bisa lepas dari elektronik? nyaris semua aktifitas masyarakat saat ini berbasis elektronik,  termasuk transaksi elektonik. Sama halnya dengan transaksi manual, transaksi elektronik juga memiliki aturan.

Kemnterian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) telah meresmikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Traksaksi Elektronik ( PSTE ) pada 10 Oktober 2019 yang lalu,sebagai pengganti PP PSTE Nomor 82 tahu 2012.



Diskusi PP PSTE

Dalam perubahan regulasi itu, salah satu poin yang penting adalah bahwa semua perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia wajib mendaftar kepemerintah untuk diketahui data-data yang mereka gunakan.

Paparan itu disampaikan oleh Dirjen Apikasi Informatika Kementerian Kominfo, bapak Samuel Abrijani Pangerapan,  dalam acara yang digelar ole Kementerian Kominfo hari Senin 4 November 2019, yang bertajuk "Ada Apa Dengan PP No 71 tahun 2019 ( PSTE )".

 Selain Dirjen Apikasi Informatika Kementerian Kominfo bapak Samuel Abrijani, hadir juga Ibu Eka Wahyuning, Senior Associate.

Masih menurut bapak Samuel, bahwa dengan PP tersebut, maka data yang digolongkan sebagai data sektor publik, penempatan data centernya harus di dalam negeri. Selain itu, sektor swasta tetap saja harus dibuatkan aturan dan pembatasan oleh pemerintah.

Karena penting bagi pemerintah untuk tahu apa saja data-data itu, data apa yang didaftarkaan, data digunakan untuk apa, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah juga bisa memanfaatkan data itu.

Di era digital ini, komunikai yang ada adala ekstra teritorial, dunia sudah tanpa batas, pertukaran data dapat terjadi, sehingga perlindungan data menjadi penting.


Peraturan Pemerintah untuk melindungi


Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Traksaksi Elektronik ( PSTE ) dibuat adalah untuk melindungi data, baik data publik mauun data yang sifatnya privat.

Pada prinsipnya, data-data yang berkaitan dengan kepentingan sektor publik akan ditempatkan di dalam negeri, demi kemanan data yang memang harus dijaga.

Dengan PP STE regulasi baru ini, Kementrian Kominfo kan menerapkan kebijakan yaang berbeda di dunia maya, utamanya konten-konten negatif di  media sosial.

Jika selama ini para pemilik situs diminta menghapus konten negatif tersebut, nantinya para Penyedia Sistem Elektronik ( PSE ) yang menyebarkan akan dkenai denda. Berapa besaranya? memang beum ditentukan, tapi diperkirakan denda beradaa pada kisaran Rp. 100 juta - Rp. 500 juta, wiih lumayan kan ya?.

Akaan ada evaluasi apakah para penyedia layanan akan memperbaiki/ membenahi konten negatifnya atau tidak. Jika dianggap  tidak ada upaya pembenahan konten ke arah yang lebh positif maka tidak menutup kemungkinan sanksinya akan meningkat, seperti misalnya pemutusan akses.

Aturan itu ditetapkan agar para Penyedia Sistem Elektronik itu bersikap pro aktif melakukan kontrol terhadap konten di situs milik mereka, bukan pasif menunggu pemerintah dan baru bertindak ketika ada permintaan atau teguran dari pemerintah.
  
Apa saja sih yang dianggap konten negatif? ada bermacam-macam ya, diantaranya seperti:

  • Pornografi
  • Kekerasan
  • Berita bohong
  • Ujaran kebencian
  • Human traficking
  • Drug traficking
  • Radikalisme
  • Konten yang mengangkat isu sara

Selain tentang penyelenggara sistem elektronik,  PP PSTE ini juga membahas beberapa hal lainnya,  sebut saja soal penempatan data center di mana saja, perlindungan data pribadi, otentifikasi situs.

Sementara menurut ibu Eka Wahyuning, bagi pelaku usaha, PP Nomor 71 tahun 209 lebih memberikan kejelasan dan memiliki development di beberapa bidang, termasuk di dalamnya adalah adanya kepastian hukum.

Selain memberikan kepastian hukum,tujuan revisi PP PSTE adalah juga untuk memberikan kepastian iklim berusaha dengan tetap menjaga kedaulatan negara, meningkatkan arus investasi ke dalamnegeri, meningkatkan iklim kemudahan berusaha.

Aturan apa saja yang ditambahkan? yaitu:
  • Mengatur sanksi administratif dan denda bagi yang melanggar.
  • Mengatur bahwa data harus dilindungi
  • Mengatur 'Right to be forgotten" atau hak untuk dipulihkan namanya

Selama ini,tak sedikit pengusaha yang kurang paham, apakah pelayanan sistem mereka termasuk privat atau publik,dengan PP Nomor 71 tahun 2019 ini maka ada  kejelasan kaitannya dengan definisi perusahaan.

Menurut ibu Eka, pemerintah juga memberikan pakem-pakem, bahwaa pemerintah memiliki hak untuk mengakses pengawasan terhadap data-data  yang disimpan di luar negeri. Bagi pengusaha, inilah yang lebih memberikan kepastian hukum.
Kita harapkan dengan revisi UU PSTE maka iklim usaha  PSTE akan semakin membaik, untuk kemajuan negeri ini.



5 komentar:

  1. Terimakasih banyak sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat ini Kak.

    BalasHapus
  2. Benar sekali Mbak, kebahagiaan adalah kunci utama kelangsungan hari kita.

    BalasHapus
  3. Iya Mbak, kita harus benar-benar menghindari konten negatif untuk kebaikan diri kita sendiri.

    BalasHapus
  4. Kepastian hukum memang harus ditetapkan dan selalu ditegakkan ya Mbak.

    BalasHapus
  5. Terimakasih banyak untuk informasi yang sudah dibagikan Mbak, tentunya akan sangat bermanfaat.

    BalasHapus